ISTIANI , TITA
(2011)
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPR SYARIAH ARTHA
SURYA BAROKAH SEMARANG.
Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
Abstract
Di Indonesia peranan perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan.Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.Tentu saja mereka berkeinginan untuk menjalankan usaha ekonominya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari riba.Pembiayaan dalam kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama,karena pendapatan dari kegiatan usaha pembiayan yaitu bagi hasil.Sebagaimana diketahui bank Syariah dibentuk sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama adalah riba.Oleh karena itu, bank Syariah dioperasikan bukan dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil. Namun demikian, hal itu belum dilaksanakan secara penuh oleh bank Syariah. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis membuat judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG”.
Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tinjauan hukum pelaksanan perjanjian pembiayan pada PT.BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang ? (2) Bagaimanakah hambatan dalam pemberian pembiayaan di PT.BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang ?
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptis yang menjelaskan peristiwa hukum yang kongkrit ( In concreto ), jenis data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya metode penyajian data disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian suatu peristiwa kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara dikriptis analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Pembiayaan di PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPer syarat sahnya perjanjian. Untuk hambatan dalam pemberian pembiayaan adalah pembiayaan macet.Upaya penyelesaian pembiayaan macet yang pertama dilakukan dengan upaya secara damai melalui restrukturisasi dengan cara memberikan keringanan angsuran dengan pembaharuan jangka waktu / pembaharuan waktu dan angsuran semakin sedikit tanpa mengubah nilai. Tetapi apabila upaya-upaya tersebut mengalami jalan buntu setelah lebih dari 3 ( tiga ) kali, pihak debitur tetap melakukan hal yang serupa, maka pihak PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang akan menempuh jalur hukum dan melakukan lelang sebagai alternatif yang terakhir.
Saran yang diberikan penulis meliputi : (1) Tinjauan hukum pelaksanana pembiayaan yang didasarkan Syariah perlu di sosialisasikan untuk mengantisipasi adanya pihak bank dan nasabah yang tidak berbuat sesuai dengan Syariah (2) Mengantisipasai terjadinya pembiayaan macet, di PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang diperlukan pengamanan lebih dini dengan cara menganalisis
| Item Type: |
Thesis
(Undergraduate)
|
| Additional Information: |
NIM : 07.02.51.0011
SKR II.05.01.0091 |
| Uncontrolled Keywords: |
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPR SYARIAH ARTHA
SURYA BAROKAH SEMARANG |
| Subjects: |
K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: |
|
| Depositing User: |
Sanusi Wiji
|
| Date Deposited: |
22 Apr 2013 05:27 |
| Last Modified: |
22 Apr 2013 05:27 |
| URI: |
https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/1083 |
Actions (login required)
 |
View Item |
