PANJAITAN, TIARA ROBENA P (2014) SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHP DI INDONESIA (Studi Komparasi dengan beberapa KUHP Asing). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG.
![[img]](http://eprints.unisbank.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Restricted to Repository staff only Download (954kB) |
Abstract
Dewasa ini baik di Indonesia maupun di dunia Internasional muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Secara matematis dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek, maka semakin besar pula peluang pidana kerja sosial untuk diterapkan. Kecenderungan internasional yang terjadi dewasa ini pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul “Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan RUU KUHP Di Indonesia ( Studi Komparasi dengan beberapa KUHP Asing )” Perumusan masalah dari penelitian penulisan hukum ini adalah (1) Bagaimana kedudukan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme penerapan pidana kerja sosial di berbagai negara dalam pembaharuan KUHP? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian perbandingan hukum yaitu untuk membahas dan membandingkan yang mencakup kedudukan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dan mekanisme penerapan pidana kerja sosial di berbagai Negara dalam pembaharuan KUHP. Disamping itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari kepustakaan yang kemudian dikelompokkan menjadi data primer, sekunder dan tersier. Cara mendapatkan data diperoleh dari membaca peraturan perundangundangan, literatur buku, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Hasil penelitian yang didapat adalah (1) Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang terdapat dalam konsep KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1, yang dapat dipakai sebagai pidana alternatif dari pidana perampasan kemerekaan jangka pendek; (2) Mekanisme pidana kerja sosial sudah diterapkan di beberapa negara kawasan Eropa misalnya KUHP Jerman, KUHP Portugal, KUHP Perancis, dan KUHP Denmark, dikenakan paling lama 240 jam dan dapat diangsur paling lama 12 bulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi dalam RUU KUHP Pasal 62 ayat 1; (2) Mekanisme penerapan pidana kerja sosial di beberapa Negara adalah pidana kerja sosial dikenakan paling lama 240 jam, untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan lainnya yang bermanfaat. Saran penulis dalam penelitian ini adalah (1) Pidana kerja sosial yang merupakan alternatif dari pidana penjara perlu dirumuskan sebagai alternatif bagi pidana penjara jangka pendek, pidana percobaan atau pelepasan bersyarat; (2) Pidana kerja sosial perlu dirumuskan mekanisme pelaksanaannya seperti ruang lingkup kegiatan sosial, jangka waktu pelaksanaannya, pengadaan pelaksanaannya atau alternatif ancaman pidananya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM : 10.02.51.0017 SKR.II.05.01.0172 |
| Uncontrolled Keywords: | pembaharuan RUU KUHP, pidana kerja sosial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | |
| Depositing User: | Hary Iskandar |
| Date Deposited: | 30 Oct 2014 03:23 |
| Last Modified: | 30 Oct 2014 03:23 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/2104 |
Actions (login required)
 |
View Item |
