ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS HAK-HAK TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DI WILAYAH PERHUTANI BLORA

LUKITO, LUKITO (2019) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS HAK-HAK TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DI WILAYAH PERHUTANI BLORA. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap warga Negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum (equality before the law), tanpa melihat status ekonomi, social dan politik. Namun pada faktanya tidak dapat dipungkiri, masih terdapat diskriminasi terhadap tersangka yang secara status ekonominya dibawah garis kemiskinan, seperti juga terjadi pada tersangka pencuri kayu hutan yang kebanyakan tinggal di desa sekitar hutan dan hidup dibawah garis kemiskinan. Para petani yang hidup disekitar hutan dan “kerap” memanfatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terancam akan terjerat kasus pidana, terlebih dengan munculnya UU P3H. Tentu saja para petani yang hidup di sekitar hutan juga akan terancam untuk dilanggar hak-haknya ketika ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencurian kayu hutan. Pelanggaran-pelanggaran atas hak tersangka tersebut tentu saja akan sangat menciderai penegakan supremasi hokum dan perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian yang berjudul "Analisis Sosiologis-Yuridis Hak Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kayu di Wilayah Pehutani Blora" ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana fakta-fakta pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan penyidik dalam memenuhi hak-hak tersangka dan apa saja bentuk pelanggaran hak tersangka oleh penyidik; bagaimana upaya organisasi bantuan hukum dalam membela hak-hak tersangka dalam proses penyidikan; dan bagaimana dampak social dari pelanggaran hak-hak tersangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tersangka mengetahui haknya; untuk mengetahui bagaimana implementasi hak-hak tersangka; dan mengetahui peran penting Lembaga Bantuan Hukum dalam membela hak-hak tersangka. Penelitian ini mengambil sample dua orang tersangka pencuri kayu hutan Blora yaitu Ngasiran danWartono. Keduanya berasal dari desa Mendenrejo yang lokasi desa tersebut letaknya persis di sekitar wilayah Perhutani, tepatnya di antara KPH Randublatung dan KPH Ngawi. Dari hasil penelitian tersebut masih terdapat banyak pelanggaran atas hak-hak kedua tersangka, seperti tidak diberikannya juru bahasa bagi tersangka yang tidak dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga hak para tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum dalam setiap pemeriksaannya, serta kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hokum bagi tersangka yang diancam terjera tpidana 5 tahun namun dari kalangan orang miskin. Upaya LBH Kinasih untuk mengajukan prapradilan pada kasus Ngasiran menjadi gugur dikarenakan PN Blora menjadwalkan sidang pokok perkara terlebih dahulu sehari sebelum sidang prapradilan. Setelah di “lindungi” oleh institusi pengadilan dari upaya prapradilan, bukannya berubah namun para oknum penyidik polres Blora terus berulah dengan kembali melakukan pelanggaran atas hak-hak tersangka yang puncaknya pada kasus penangkapan Wartono. Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ini menimbulkan dampak sosial berupa aksi massa dan tindakan penyanderaan atas pegawai Perhutani, dengan tuntutan untuk melepaskan tersangka Wartono dari tahanan.Tentu saja jika hal ini tidak segera di benahi, maka tindakan-tindakanan arkis dari warga akan tidak terbendung.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0287 NIM : 15.02.51.0056
Uncontrolled Keywords:	Hak Tersangka, Penyidik, Lembaga Bantuan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 07:14
Last Modified:	12 Nov 2019 07:14
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5502

Actions (login required)

View Item