Santoso, Darmawan (2020) PENERAPAN REMISI BAGI TERPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PP NO.99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK.
PDF (HLM JUDUL)
Download (3MB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (30kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (98kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (27kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (40kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak yang melekat pada diri seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999. Pemberian remisi terhadap narapidan pengedar narkotika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memberikan pengetatan syarat-syarat khusus bagi pengedar narkotika agar tetap memperoleh haknya untuk mendapatkan remisi. Latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini,berikut perumusun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana regulasi yang mengatur pemberian remisi pada narapidana narkotika, bagaimana implementasi pemberian remisi narapidana narkotika dan apa hambatan pemberian remisi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis yang dimaksud adalah metode penelitian ini mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat adanya hubungan timbal balik antara kehidupan sosial dengan aparat hukum atau instansi di dalam penelitian ini. Dalam hal regulasi pemberian remisi narapidana narkotika sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Implementasi pemberian remisi narapidana narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu berkelakuan baik serta bersedia membongkar tindak pidana yang di lakukannya. Hambatan internal remisi yaitu narapidana melakukan tindakan indisipliner dan hambatan eksternal tidak di setujuinya pengajuan JC oleh Institusi yang berwenang dalam pemberian remisi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | NIM:14.02.51.0003 SKR.II.05.01.0292 |
Uncontrolled Keywords: | Remisi, Narapidana, Narkotika |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Ani Mariawati |
Date Deposited: | 17 Sep 2020 06:37 |
Last Modified: | 17 Sep 2020 06:37 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7134 |
Actions (login required)
View Item |