Mulyanti, Ariska Sri (2021) KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG DITUANGKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HLM JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HLM JUDUL)
Download (700kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (14kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (62kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (58kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (22kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (133kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (11kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (1MB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Salah satu persoalan yang sering timbul dalam suatu perjanjian adalah wanprestasi, dimana dapat mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian akibat debitur yang cidera janji. Perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dan akan diputus oleh hakim. Akta perdamaian putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang perkara tersebut, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Mendeskripsikan serta menganalisis putusan nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dapatkah diajukan banding ataupun kasasi serta penyelesaian jika pihak tergugat dalam akta perdamaian tidak menaati isi dari akta tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Akta Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Dasar hukumnya Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991. Baik dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat harus tunduk terhadap isi dari Akta Perdamaian tersebut, karena Akta Perdamaian lahir dari kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan Perdamaian. One of the problems that often arise in an agreement is default, which can result in the creditor experiencing losses due to the debtor being in default. The case can be transferred to the District Court and will be decided by a judge. Judge's decision of peace deed has binding power for the litigating parties, as well as the strength of proof, that with the judgment certainty has been acquired regarding the investigation, along with executive power, notably power to enforce what is stipulated in the judgment by force through state instruments. Describe and analyze the judgment number 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr whether an appeal or cassation and settlement can be submitted if the defendant in the Peace deed does not comply with the provisions of the deed. This study employs a normative juridical research method, which entails investigating at legislation, theories, and concepts related to the issues being discussed. Article 1858 of the Civil Code and Article 130 paragraphs (2) and (3) of the HIR both govern the legal power of a Peace deed. Cancellation of this Peace deed may be requested, if its provisions are contrary to the law. The legal basis is the Supreme Court Decision Number 454 K/Pdt/1991. Since the Deed of Reconciliation was created from a mutual agreement between the Plaintiff and the Defendant to resolve the issue through Peace, both the Plaintiff and the Defendant must comply with its provisions.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0334 NIM 17.02.51.0033 |
| Uncontrolled Keywords: | Perdamaian, Kekuatan Hukum, Eksekutorial Peace, Legal Power, Executorial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 25 Oct 2021 06:50 |
| Last Modified: | 09 Nov 2021 02:02 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7959 |
Actions (login required)
 |
View Item |
