PRABOWO, JANUAR SURYO (2021) PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No 69/PUU-XIII/2015 (studi terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HLM JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HLM JUDUL)
Download (403kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (81kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (213kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (203kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (161kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (262kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (58kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (116kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Ketertarikan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak,kerawanan yuridis dan solusi. apa saja yang ditimbulkan dari Putusan MK No69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No1082/Pdt.P/2016/PN.Sby untuk itu pembahasan ini menarik bagi penulis. Permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kasus posisi dari Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (2) Bagaimanakah dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (3) Adakah kerawanan yuridis yang ditimbulkan akibat dari Penetapan PN tersebut (4) Bagaimanakah solusi dari kerawanan yuridis terebut Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dimana yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, data primer dan tersier. setelah data dari sumber yang dituju sudah terkumpul semuanya maka selanjutnya akan dilakukan analisis. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, dapat dilakukan pada waktu, sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Dampak Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terhadap Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby adalah dalam amar penetapannya mengabulkan permohonan perjanjian kawin yang di buat setelah perkawinan dilangsungkan. Dimana Pemohon I Probo Suroto dan Pemohon Ii Bijie Li tujuan para Pemohon adalah agar Perjanjian Pemisahan Harta dan dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Kerawanan yuridis Penetapan PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby yang mengabulkan permohonan penetapan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung adalah sepanjang belum ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pencatatan kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku terhadap para pihak yang membuat perjanjian kawin. Solusinya adalah segera dibuat ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. The interest of this research is to find out the impact, juridical vulnerabilities and solutions. what are the consequences of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 on the determination of the PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby, for this reason, this discussion is interesting for the author. The results obtained from this study are (1) How is the case of the position of the PN Determination. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (2) What is the impact of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 on the determination of the PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby (3) Are there any juridical vulnerabilities caused by the determination of the PN (4) What is the solution to the juridical vulnerabilities This research uses normative juridical research type. Where juridical normative is a type of legal research conducted by examining library materials which are secondary data, primary and tertiary data. After all the data from the intended source has been collected, then the next analysis will be carried out. The implementation of making a marriage agreement in Law Number 1 of 1974 concerning marriage after the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, can be done at the time, before or during the marriage bond. This is regulated in Article 29 of the Marriage Law jo. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Impact of the Constitutional Court's Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the Determination of PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby is in the decree granting the request for a marriage agreement made after the marriage took place. Where Petitioner I Probo Suroto and Petitioner Ii Bijie Li, the purpose of the Petitioners is for a Separation of Assets Agreement and they can own land with Hak Milik status. Juridical Vulnerability Determination of PN. Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby which grants the application for the determination of a marriage agreement made after the marriage takes place is that as long as there is no statutory provision governing the procedure for recording a marriage made after the marriage takes place, the marriage agreement cannot bind a third party. and only applies to the parties to the marriage agreement. The solution is to immediately make provisions for laws and regulations that regulate the procedure for recording marriage agreements made after the marriage takes place.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0336 NIM 17.02.51.0053 |
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Perkawinan setelah Putusan No 69/PUU-XIiI/2015 Marriage Agreement after Decision No. 69/PUU-XII/2015 |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 02 Nov 2021 06:33 |
| Last Modified: | 09 Nov 2021 02:00 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7964 |
Actions (login required)
 |
View Item |
