PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA SEMARANG

PRIMADITYA, IRVAN KRISDANTO (2021) PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

	PDF (HLM JUDUL) Download (876kB)
	PDF (ABSTRAK) Download (10kB)
	PDF (BAB I) Download (198kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	PDF (BAB III) Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	PDF (BAB IV) Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	PDF (BAB V) Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (199kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Beberapa kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencatumkan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana sehingga sulit diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiyaan sehingga kasus menjadi sulit untuk ditindaklanjuti. Khusus kasus yang dilaporkan di Semarang dalam kurun 2 tahun terakhir (2018-2019) secara keseluruhan berjumlah 471 kasus. hal ini menunjukan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu adanya kebijakan untuk mengatasinya, sehingga dapat menurunkan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sampai titik terendah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber sumber studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dengan subjek dalam penelitian ini yaitu anggota polisi PPA Polrestabes Semarang, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang berupa faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor perilaku. Kedua Kebijakan Kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Semarang yaitu dengan upaya penal jalur hukum dengan menggunakan metode pendekatan represif, dan upaya non-penal mediasi atau jalur damai dengan menggunakan metode pre-emtif dan preventif, kedua jalur tersebut dilakukan dengan mengedepankan undang-undang yang berlaku. Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Semarang terkait Kurangnya anggota unit terkait dalam penanganan kasus KDRT, kesulitan menghadirkan saksi, pemahaman yang rendah terhadap UU PKDRT dan rendahnya pengetahuan korban mengenai UU PKDRT. Untuk itu polisi harus dapat bekerjasama dengan instansi-instansi khusus perempuan, pemberian sosialisasi kepada masyarakat, agar kekerasan dapat diminimalisir dan korban mengetahui bahwa adanya UU PKDRT. Polisi juga harus menambah anggota khusus unit PPA agar setiap kasus ditangani dengan baik. Some cases of domestic violence are difficult to resolve legally because the Criminal Code (KUHP) does not state any form of domestic violence as a form of crime so that it is difficult to resolve using articles on persecution so that cases become difficult to follow up. Specifically, the cases reported in Semarang in the last 2 years (2018-2019) totaled 471 cases. This shows that Domestic Violence needs a policy to overcome it, so that it can reduce the number of criminal acts of domestic violence to the lowest point This study uses a normative juridical approach with sources of literature on secondary legal materials, with the subject in this study being members of the PPA Polrestabes Semarang police, data obtained through interviews and documentation. The data that has been collected is analyzed using an interactive analysis model through the stages of data collection, data reduction, data presentation and data inference. Based on the results of the study, it is shown that the first factors that encourage domestic violence in the city of Semarang are economic factors, infidelity factors and behavioral factors. The two Police Policies in tackling Domestic Violence in the Legal area of the Semarang Polrestabes are the legal method of penalizing efforts using a repressive approach, and non-penal mediation efforts or the peaceful path using pre-emptive and preventive methods, both paths are carried out by prioritizing applicable law. Barriers to the Police in tackling Domestic Violence in the Semarang Polrestabes Legal area are related to the lack of relevant unit members in handling domestic violence cases, difficulty in presenting witnesses, low understanding of the PKDRT Law and the victim's low knowledge of the PKDRT Law. For this reason, the police must be able to cooperate with women's special agencies, providing socialization to the community, so that violence can be minimized and victims know that there is a PKDRT Law. The police must also add special members to the PPA unit so that each case is handled properly.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0367 NIM 15.02.51.0035
Uncontrolled Keywords:	Peranan, Kepolisian, Menanggulangi Kasus, KDRT Role, Police, Handling Cases, Domestic Violence
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Teteh Hayati
Date Deposited:	08 Nov 2021 04:42
Last Modified:	09 Nov 2021 07:18
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7998

Actions (login required)

View Item