Kartono, Giri (2022) PEMBERIAN PENGGANTIAN KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KULON PROGO SOLO-YOGYAKARTA BERDASARKAN PERPRES 71 TAHUN 2012. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HLM JDL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HLM JDL)
Download (637kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (19kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (182kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (277kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (80kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (35kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (77kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Pengadaan tanah adalah kegiatan memperoleh tanah dengan cara memberikan kompensasi kepada mereka yang telah melepaskan atau meninggalkan tanah, bangunan, tanaman, atau barang- barang yang berhubungan dengan tanah. Kajian yang berjudul Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012, ini menjelaskan bagaimana cara pemberian ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo- Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologishukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Dalam expositions pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan yakni, Perencanaan, Penetapan lokasi, Penyuluhan/ Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. 2. Penanganan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jika pemegang hak tanah tidak Menyetujui dengan hasil ganti rugi yang sudah ditentukan, menurut pasal 87 UU No 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi dan tidak melakukan aduan keberatan sebagaimana disebutkan didalam pasal 86 ayat (3) huruf a, ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah, dan menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/ mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap tetapi membawa surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. ABSTRACT Ground Procurement am is a action of acquiring ground to provid replacement to those who have given up or left land, buildings, plants, or goods related to land. The study, entitled Provision of Compensation for the Construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road Based on Presidential Regulation 71 of 2012, explains how to provide compensation for the construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road and how the settlement process for people who do not agree with land acquisition in the construction of the Kulon Progo Solo- Yogyakarta Toll Road based on Presidential Regulation 71 of 2012. Empirical law studies with a sociological approach serve as a study type in preparation for this study. Data types and sources using primary and secondary data. Interviews and documentation were used as data collection methods. The data analysis method uses a qualitative approach and descriptive characters. The results of this thesis research are as follows: 1. In the expositions of land acquisition for the construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road, it has gone through several stages namely, Planning, Determination of Locations, Counseling / Socialization, Identification and Inventory, Assessment, Deliberation, Payment of Compensation and Release Right. 2. Completion of compensation for land acquisition for the public interest if the land owner does not agree with the amount of compensation that has been determined, according to article 87 of Law Number 71 of 2012 that in occasion that within the party enttitled to deny the frame and/or sum of stipend and does not record protests as alluded to in article 86 section (3) letter a, emolument can be taken at the time wanted by the entitled party with a cover letter from the head of the arrive acquirement official, and agreeing to article 88 of Law Number 71 of 2012 that has the correct to deny the shape and/or sum of stipend based on the choice of the area court/supreme court that has gotten changeless legitimate constrain of refferred to in article 86 section (3) letter b, stipend can be taken by the party entitled to each but bring a cover letter from the chief official arrive acquisitionl arrive acceptance.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM:17.02.51.2008 SKR.II.05.01.0374 |
| Uncontrolled Keywords: | Compensation, Land Procurement, Public Interest |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Ani Mariawati |
| Date Deposited: | 24 May 2022 03:21 |
| Last Modified: | 24 May 2022 03:21 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8459 |
Actions (login required)
 |
View Item |
