Octavianto, Yusril Faiz (2022) PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PADA SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HLM JDL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HLM JDL)
Download (451kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (14kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (176kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (118kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (63kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (212kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (9kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (79kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (957kB) |
Abstract
Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik. ABSTRACT This study analyzes the law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the information dispute between the LGMI NGO and the Demak Regency Inspectorate. The type of research used in writing this thesis is the type of empirical legal research or non-doctrinal legal research. This study uses a descriptive analytical research specification, which describes the analysis because the results of this study only describe or illustrate. The source of data in empirical research is data that comes directly from sources in the field. The data sources in empirical research are primary data sources and secondary data sources. The method used in this research is the interview method to the parties directly related to the problem being studied. Analysis of the data used in this study using in this study is prescriptive. The prescriptive nature of this empirical research means that it is intended to provide arguments regarding the results of research that has been carried out. The results of this study indicate that law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the KIP Office of Central Java Province can be carried out through a mediation process and through a non-litigation adjudication process. In a public information dispute between the NGO LGMI and the Kab. Demak was enforced by law with non-litigation adjudication in the presence of Decision Number 004/PTS-A/III/2019. In the decision, the decision states that the Petitioner does not have Legal Standing or legal standing in the application for dispute resolution of information regarding a copy of the audit result or a follow- up to the report on the alleged crime of illegal levies at SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak and requests for information dispute resolution cannot be accepted. Sanctions that can be imposed in relation to Public Information Disclosure are criminal sanctions as regulated in Articles 51 to 57 of Law Number 14 of 2008 and administrative sanctions to Public Bodies as regulated in Article 46 Paragraph (1) and Paragraph (2) Law of the Public Information Disclosure.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM:17.02.51.2015 SKR.II.05.01.0375 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan hukum, Sengketa Informasi, LSM LGMI dan Inspektorat |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Ani Mariawati |
| Date Deposited: | 24 May 2022 03:46 |
| Last Modified: | 24 May 2022 03:46 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8460 |
Actions (login required)
 |
View Item |
