Soenarto, Aris (2022) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk (Gugatan Praperadilan Perkara Tillang Penunggak Pajak Bermotor). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HLM JDL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HLM JDL)
Download (2MB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (121kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (487kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (571kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (278kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (499kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (177kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (91kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Masih dalam persoalan tentang tinjauan hukumnya. Judul Penulisan Penulis adalah Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 01/Pid.Pra/Iii/2018/Pn.Dmk (Gugatan Praperadilan Perkara Tillang Penunggak Pajak Bermotor). Dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap putusan pengadilan negeri demak Nomor 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk, dan Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Hakim Tunggal peradilan Negeri demak dalam memutuskan perkara Nomor01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap putusan pengadilan negeri demak 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk, dan unutk dan menjelaskan dasar pertimbangan Hukum Hakim tunggal peradilan Negeri demak dalam memutuskan perkara 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk. metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penilitisan Library Research yaitu riset kepustakaan atau sutau penelitian pustaka, permasalahan secara sistematis dan mendalam dilakukan terhadap permasalahan pokok tentang pelanggaran lalu lintas terhadap penungah pajak kendaraan bermotor sebagai sumber primernya. persidangan perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) “Dalam hal perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pengesahan STNK merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Setiap pengesahan STNK dikerjakan oleh kelompok kerja di bawah naungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendarraan bermotor, sehingga sebelum sebelum pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunny, STNK tidak dapat disahkan. ABSTRACT Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a rule that regulates motorcyclists in driving on the highway. Still in the matter of legal review. The title of the author's writing is Review of Criminal Law Against the Demak District Court Decision Number 01/Pid.Pra/III/2018/Pn.Dmk (Pretrial Lawsuit Cases for Tax Debtors in Arrears of Motorized Taxes). With the formulation of the problem, how is the review of criminal law against the decision of the Demak District Court Number 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk, and how is the legal basis for the consideration of the Sole Judge of the Demak District Court in deciding the case Number 01/Pid.Pra/III/2018/ PN.Dmk. The purpose of this paper is to find out the review of criminal law on the decision of the Demak District Court 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk, and to explain the legal considerations of the single Judge of the Demak District Court in deciding the case 01/Pid.Pra/III/ 2018/PN.Dmk. The method used in this writing is this research uses a type of library research research, namely library research or library research, the problem is systematically and in depth carried out on the main problem of traffic violations against motor vehicle tax collectors as the primary source. trial of traffic violation cases in terms of the Criminal Procedure Code Law Number 8 of 1981. Based on article 82 paragraph (1) "In the event that the case has begun to be examined by the district court, while the examination of the request to the pretrial has not been completed, the request for it falls. Motor vehicle tax payment with STNK ratification is an inseparable unit. Each STNK ratification is carried out by a working group under the auspices of the One-Stop One-Stop Administration System (Samsat) based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the implementation of a one-stop administration of motorized vehicles, so that before the owner of the motorized vehicle pays the motor vehicle tax annually, the STNK cannot validated
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM:16.02.51.0077 SKR.II.05.01.0390 |
| Uncontrolled Keywords: | lalu lintas,Undang Undang Hukum, Pajak |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Ani Mariawati |
| Date Deposited: | 24 May 2022 08:15 |
| Last Modified: | 24 May 2022 08:15 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8475 |
Actions (login required)
 |
View Item |
