LANGI, AYUNDA ENGGA (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (NOMOR 610/PID.SUS/2018/PN.SMG). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HALAMAN JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HALAMAN JUDUL)
Download (871kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (3MB) |
|
PDF (BAB I)
Download (2MB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (2MB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini, dengan judul Penegakan Hukum Pidana Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg) dilatarbelakangi putusan Pengadilan Negeri Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg, tentang perkara perceraian disebabkan KDRT. Dalam putusannya, para majelis Hakim menggunakan Undang Undang No 23 Tahun 2004 dan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT sebagai pertimbangan utama. Fokus penelitian ini terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian KDRT dan pidana yang dijatuhkan dari kasus perceraian disebabkan KDRT. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang dikemas dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg, terdapat indikasi-indikasi KDRT yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat,serta pertimbangan Hakim pada putusannya kembali pada kekerasan fisik. Ada beberapa alasan dan faktor yang mendasari putusan perkara perceraian disebabkan KDRT, yaitu: (1) Kewenangan Pengadilan Negeri yang dapat menangani kasus perkawinan yang biasanya dilakukan oleh Pengadilan Semarang hal tersebut dikarenakan kasus masuk dalam ranah pidana. (2) Para majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada Penekanan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan dan tidak menggunakan Undang Undang yang lain. Agar putusan Pengadilan Semarang dapat memberikan perlindungan hukum dan hak hak kepada korban KDRT serta menerapkan sanksi pada pelaku sebagai efek jera, maka dalam pertimbangannya Hakim hanya menggunakan Undang Undang PKDRT untuk mempertegas alasan KDRT dalam pertimbangan hukumnya dan menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan tahanan tanpa memilih opsi denda terkait perkara perceraian disebabkan KDRT. This research, entitled Enforcement of Criminal Law Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Number 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg) is based on the decision of the District Court Number 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg, about divorce cases due to domestic violence. In their decision, the panel of judges used Law No. 23 of 2004 and articles related to domestic violence as the main considerations. The focus of this research is on the judges' considerations in deciding cases of domestic violence divorce and the penalties imposed on divorce cases due to domestic violence. This type of research is normative with a law and case approach, which is packaged with a qualitative descriptive analysis. The method of data collection using the method of documentation and interviews.The results of this study indicate that in the decision of the Semarang District Court Number 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg, there are indications of domestic violence which was used as the reason for the divorce by the Plaintiff, as well as the judge's consideration in his decision back to physical violence. There are several reasons and factors underlying the decision on divorce cases due to domestic violence, namely: (1) The authority of the District Court to handle marriage cases which are usually carried out by the Religious Courts, this is because the case is included in the criminal realm. (2) The panel of judges directs their considerations to emphasize that Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT is more focused and does not use other laws. In order for the Semarang Court's decision to provide legal protection and rights to victims of domestic violence and apply sanctions to perpetrators as a deterrent effect, the judge only uses the PKDRT Law to emphasize the reasons for domestic violence in his legal considerations and imposes criminal sanctions in the form of imprisonment without choosing the related fine option. divorce cases due to domestic violence.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0440 NIM.17.02.51.0001 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum Undang Undang No 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Law Enforcement of Law No. 23 of 2004, Domestic Violence |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 07:42 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 07:42 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8765 |
Actions (login required)
 |
View Item |
