Solihin, Ahmad (2022) PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HALAMAN JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HALAMAN JUDUL)
Download (2MB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (2MB) |
|
PDF (BAB I)
Download (2MB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (2MB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang disebutkan bahwa Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.Karena hal tersebut mengganggu aktifitas di jalan, meresahkan masyarakat dan juga membahayakan keselamatan bagi pengemis dan anak jalanan.Masyarakatpun dilarang untuk memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Penegakkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan masih belum dapat dilaksanakan secara efektif karena masih terkendala belum adanya Peraturan Walikota dan Surat Keterangan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Saat ini upaya penegakan yang dilakukan masih sebatas sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Ketentuan sanksi Pasal 29 bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial. Pasal 30 (1). Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah). (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran. (4). Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Negara. Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 The provisions in of the Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless and Beggars in the City of Semarang, it is stated that street children, homeless people, and beggars are prohibited from carrying out activities on public roads. safety for beggars and street children. The public is also prohibited from giving money and/or goods in any form to street children, homeless people, and beggars on public roads and/or traffic lights. This research approach uses a field research approach. The results of the study obtained information that the enforcement of the Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless People, and still cannot be implemented effectively because it is still constrained by the absence of a Mayor Regulation and Mayor's Certificate as a guideline for implementation in the field. Currently, enforcement efforts are still limited to socializing the Semarang City Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless People, and Beggars. The provisions of Article 29 sanctions that violations of the provisions as referred to in Article 23 are subject to sanctions for coaching in social rehabilitation homes. Article 30 (1). Anyone who violates the provisions as referred to in Article 24 paragraph (1) shall be subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 1,000,000.00. (One million rupiah). (2). Anyone who violates the provisions of Article 25 is threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). (3). The acts as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) constitute a criminal offense. (4). The fines imposed as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall constitute State Revenue. Keywords: Law Enforcement, Street Children, Homeless, Beggars and Regional Regulation Number 5 Year 2014
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0445 NIM.18.02.51.2064 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakkan Hukum, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 06 Oct 2022 06:19 |
| Last Modified: | 06 Oct 2022 06:19 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8792 |
Actions (login required)
 |
View Item |
