TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN MILITER SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 62-K/PM II-10/AD/IX/2019)

RAHMAN, MOHAMMAD AULIA (2022) TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN MILITER SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 62-K/PM II-10/AD/IX/2019). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

	PDF (HALAMAN JUDUL) Download (1MB)
	PDF (ABSTRAK) Download (108kB)
	PDF (BAB I) Download (199kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	PDF (BAB III) Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	PDF (BAB IV) Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	PDF (BAB V) Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (183kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (716kB)

Abstract

TNI sebagai instrument pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kewajiban dalam melaksanakan kebijakan mempertahankan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan rakyat, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dalam negeri dan global. Pada hakikatnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap negara, TNI pun tidak terlepas dari segenap permasalahan yang ada. Salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya tindak pidana desersi secara In Absentia. Tindak pidana tersebut merupakan tindak perkara/pidana desersi yang terdakwanya meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai atau lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Ihwal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dan sistem pembinaan kekuatan anggota TNI. Apabila perbuatan tersebut terus berlangsung dalam tingkat yang lebih tinggi akan membawa dampak yang cukup besar terhadap keberasilan TNI. Oleh karena itu sampai sekarang ini masih banyak diketemukan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi secara In Absentia. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode penentuan sampel dengan purposive sampling, metode pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan dan studi Pustaka, serta analisa data menggunakan analisa kuantitatif.Proses persidangan secara In Absentia (tanpa dihadiri terdakwa) menggunakan landasan hukum UU No. 31 Tahun 1997 tetang Peradilan Militer. Perkara/tindak pidana desersi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali beruturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di siding tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Dengan diberlakukannya proses persidangan secara In Absentia terhadap pelaku tindak pidana desersi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku dan walaupun telah pergi meninggalkan dinas TNI tetap dapat diproses secara hukum, serta bagi prajurit yang lain dapat menjadi pembelajaran bahwa desersi itu sangat merugikan bagi diri sendiri, keluarga, dan kesatuan. Oleh karena itu untuk dapat meminimalisir kejahatan tersebut dibutuhkan peran para atasan/komandan kesatuannya. The TNI as an instrument of defense of the Unitary Nation of the Republic of Indonesia must carry out policies to defend the state uphold state sovereignty, maintain territorial integrity, protect the safety of the people, carry out military operations for war and military operations other than war, and participate actively in the task of maintaining peace in the country. country and globally. In essence, in carrying out its duties and responsibilities to the nation, the TNI cannot be separated from all the existing problems. One of the problems faced is the occurrence of the crime of desertion in absentia. The crime is an act of desertion in which the defendant leaves the service without a valid permit for more than 30 (thirty) consecutive days in peacetime or longer than 4 (four) days during wartime and is not found during the examination. carried out without the presence of the accused. This matter is greatly influenced by the performance and system of strengthening the strength of TNI members. If these actions continue at a higher level, it will have a large enough impact on the success of the TNI. Therefore, until now there are still many TNI soldiers who commit the crime of desertion in absentia. Researchers in this study used a normative juridical approach, research specifications using analytical descriptive, sampling method using purposive sampling, data collection methods using field studies and library studies, and data analysis using quantitative analysis. The trial process in absentia (without the presence of the defendant) uses the legal basis of Law no. 31 of 1997 concerning Military Courts. The case/criminal act of desertion in which the defendant has fled and is not found again within 6 (six) consecutive months and has been tried for 3 (three) consecutive legal summons, but is not present at the court without any reason, can be carried out. examination and decided without the presence of the accused. With the implementation of an in absentia trial process against the perpetrators of the crime of desertion, it is expected to have a deterrent effect on the perpetrators and even though they have left the TNI service, they can still be legally processed, and for other soldiers, it can be a lesson that desertion is very detrimental to themselves, family, and unity. Therefore, to minimize these crimes, the role of the superiors/commanders of the unit is needed.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0450 NIM.16.02.51.0039
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Desersi secara In Absentia, Proses Persidangan, Pelaksanaan Putusan, Peradilan Militer Semarang the crime of desertion in absentia, trial process, implementation of decisions, Semarang Military Court
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Teteh Hayati
Date Deposited:	06 Oct 2022 07:26
Last Modified:	06 Oct 2022 07:26
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8798

Actions (login required)

View Item