FAIQ, MUHAMMAD NOOR (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan : 89/Pid.B/2021/Pn Kds). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HALAMAN JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HALAMAN JUDUL)
Download (575kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (8kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (184kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (308kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (168kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (58kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (540kB) |
Abstract
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tindak pidana pencurian termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia. Bentuk dari pencurian pun bermacam-macam, antara lain : a) pencurian biasa, b) pencurian ringan, c) pencurian dengan pemberatan, d) pencurian dengan kekerasan dan e) pencurian dalam kalangan keluarga. Sebelum bahwasanya hakim memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian maka hakim meneliti terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa oleh penuntut umum, sehingga hakim bisa memilih jenis pencurian mana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbutanannya sebagaimana mestinya Tujuan dari penelitian ini penulis lakukan antara lain : 1) untuk mengetahui bagaiamana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds), 2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa : 1) pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUHPidana Bab XXII Tentang Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan dalam penegakan hukumnya telah sesuai merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu terdakwa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds) sudah semestinya bertanggungjawab atas perbuatannya, 2) hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds) telah sesuai dan benar, karena telah merujuk pada 2 (dua) pertimbangan yakni : 1) pertimbangan yang bersifat yurudis meliputi : dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan penuntut umum dan 2) pertimbangan yang bersifat non yuridis yang meliputi : latar belakang perbutan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi fisik dan mental terdakwa, dan keadaan ekonomi terdakwa. According to the Criminal Code (KUHP), the crime of theft is one type of crime against human wealth. The forms of theft also vary, including: a) ordinary theft, b) light theft, c) theft with weight, d) theft with violence and e) theft within the family. Before the judge gives punishment or sanction to the perpetrator of the crime of theft, the judge first examines the legal facts revealed in the trial and the indictment charged against the defendant by the public prosecutor, so that the judge can choose which type of theft was committed by the defendant in accordance with applicable laws and regulations. And the defendant can be held accountable for his actions properly The purpose of this study the authors conducted, among others : 1) to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of motorcycle theft with weights (Study Decision Number: 89/Pid.B/2021/PN Kds), 2) to find out what is the basis consideration of the judge in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of motorcycle theft by weighting (Study of Decision Number: 89/Pid.B/2021/PN Kds). Based on the results of this study, it can be seen that : 1) the legal arrangement regarding the criminal act of theft with weighting has been regulated in the Criminal Code Chapter XXII concerning theft Article 363 paragraph (1) 4th and 5th and in law enforcement it is appropriate to refer to the facts the law revealed in the trial, therefore the defendant who was the perpetrator of the criminal act of theft of a motorbike with weight (Study of Decision Number: 89/Pid.B/2021/PN Kds) should be responsible for his actions, 2) the judge in passing his decision on the perpetrator of the crime motorcycle theft with weighting (Study of Decision Number: 89/Pid.B/2021/PN Kds) is appropriate and correct, because it refers to 2 (two) considerations, namely: 1) juridical considerations include: public prosecutor's indictment, statement of witnesses, statements of the defendant, evidence, demands of the public prosecutor and 2) considerations of a non-juridical nature which include: the background of the defendant's action, the consequences of the crime the defendant's physical and mental condition, and the defendant's economic condition.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0465 NIM.18.02.51.0095 |
| Uncontrolled Keywords: | tindak pidana, pencurian dengan pemberatan, sepeda motor, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis. criminal acts, theft by weight, motorcycles, juridical considerations, and non-juridical considerations. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 10 Oct 2022 07:03 |
| Last Modified: | 10 Oct 2022 07:03 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8849 |
Actions (login required)
 |
View Item |
