PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME DI PAPUA

Magame, Vincen Dimpau (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME DI PAPUA. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

	PDF (HLM JUDUL) Download (4MB)
	PDF (ABSTRAK) Download (77kB)
	PDF (BAB 1) Download (211kB)
	PDF (BAB 2) Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	PDF (BAB 3) Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	PDF (BAB 4) Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	PDF (BAB 5) Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (172kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan desember 1961 yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) serta mereka mengaku bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka. Sedangkan makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis bentuk dari tindak pidana Makar yang dilakukan anggota gerakan sparatisme di Papua. 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku makar oleh anggota gerakan sparatisme di Papua. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu berupa Pasal- Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) bentuk-bentuk tindakan makar yang dilakukan oleh gerakan separatisme Papua : a) OPM yang kerap merekrut masyarakat Papua untuk masuk kedalam seluruh tim yang telah dibentuk dan diberi nama TRPB (Tentara Revolusi Papua Barat), yang bertujuan untuk meminta kepastian atas pengertian kemerdekaan kepada presiden RI. b) OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora tidak pada tempatnya sedangkan OPM tahu bahwa bendera tersebut dilarang untuk dikibarkan. c) Perbuatan yang dilakukan adalah disadari oleh para pelaku dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat kejahatan, dan menggunakan kekerasan (fisik) sebagai media untuk tujuan kekuasaan. Munculnya versi bendera bintang kejora sejatinya merupakan simbol gerakan adat dan kultural dari sebuah suku yang menjadi simbol perwakilan Papua Barat. 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana makar diatur dalam buku II bab I KUHP (104-129 KUHP). Selain itu tindakan propaganda maupun pengibaran bendera bintang Kejora yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka termasuk dalam pasal 106-108 KUHP. The Free Papua Organization was founded in December 1961 with the aim of opposing Indonesia's control of Irian Jaya (at this time called Papua and West Papua) and they claimed that Papua was an independent sovereign territory and wanted to form an independent state. Meanwhile, treason is a criminal act related to the problem of state security This study aims to 1) To analyze the form of the treason crime committed by members of the separatist movement in Papua. 2) To analyze criminal responsibility for treason perpetrators by members of the separatist movement in Papua. The type of research used by the author in this legal research is normative legal research. Normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, namely in the form of articles in the Criminal Code that have links in the regulation of criminal acts treason in Indonesia. The results of the study revealed that 1) forms of treason committed by the Papuan separatist movement: a) OPM which often recruits Papuan people to join the entire team that has been formed and named TRPB (West Papua Revolutionary Army), which aims to ask for certainty on the notion of independence to the president of the Republic of Indonesia. b) OPM also raised the Morning Star flag out of place, while OPM knew that the flag was prohibited from flying. c) The actions committed were realized by the perpetrators and were acts committed with criminal intent, and used violence (physical) as a medium for the purpose of power. The emergence of the Morning Star version of the flag is actually a symbol of the customary and cultural movement of a tribe which is the representative symbol of West Papua. 2) The form of criminal responsibility for the crime of treason is regulated in book II chapter I of the Criminal Code (104-129 of the Criminal Code). Apart from that, propaganda actions and the raising of the Morning Star flag by members of the Free Papua Organization are included in articles 106-108 of the Criminal Code.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0503 NIM.16.02.51.0078
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Makar, Gerakan Sparatisme Papua
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Farida Sri Endaryani
Date Deposited:	12 May 2023 05:02
Last Modified:	12 May 2023 05:02
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9399

Actions (login required)

View Item