ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA PONTIANAK (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)

Febriani, Avita (2023) ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA PONTIANAK (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

	PDF (HLM JUDL) Download (621kB)
	PDF (ABSTRAK) Download (107kB)
	PDF (BAB 1) Download (224kB)
	PDF (BAB 2) Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BAB 3) Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	PDF (BAB 4) Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	PDF (BAB 5) Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (189kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan sepasang suami istri yang dianjurkan oleh agama bagi dua insan yang saling mencintai Sebagai negara dengan hukum tertulis, Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pengesahan perkawinan. Namun dalam perkawianna terdapat fenomena atau isu perkawinan beda agama. Dalam undang-undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara eksplisit akan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama diindonesia pada dasarnya tidak diperbolehkan karena menentang norma, adat, dan agama. Tetapi perkawinan beda agama bisa menjadi sah karena putusan pengadilan setempat .Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK dan Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi Deskriptif Analitis.Hasil penelitian yang di dapatkan peneliti dari Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK menyatakan bahwa pengadilan negeri Pontianak mengabulkan semua permohonan pemohon dalam melangsungkan perkawinan beda agama, serta pengadilan negeri Pontianak memberikan kewenangan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak supaya mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon dan mengesahkan pernikahan beda agama tersebut. Salah satu pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, khususnya bagaimana para pemohon membuktikannya.. Lalu pada rumusan samalah kedua Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk menyatan bahawa akibat dari putusan dariI Pengadilan Negeri PONTIANAK Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk adalah akibat dari status kedudukan anak, akibat dari status perkawinan, akibat dari status administrasi penduduk. Marriage is advocated by religion for two people who love each other as a country with written law, Indonesia regulates marriage in Law Number 1 of 1974 which regulates the legalization of marriage. However, there is a phenomenon or issue of interfaith marriage. In the Act No. 1 of 1974 has not explicitly regulate interfaith marriage. Interfaith marriage in Indonesia is basically not allowed because it is against the norms, customs, and religion. But interfaith marriages can become legal because of local court rulings . Therefore, this study aims to see how the juridical analysis of the verdict PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk and how the legal consequences of the decision PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, this study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications.The results obtained by researchers from how the juridical analysis of the verdict PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. stated that the Pontianak District Court granted all petitioners 'requests in conducting interfaith marriages, and the Pontianak District Court gave authority to the Pontianak city Civil Registry Office to register the applicants' interfaith marriages and legalize the interfaith marriages. One of the legal considerations explained that the judge decided this case based on the legal facts at the trial, in particular how the applicants proved it.. Then in the same formulation the two legal consequences of the decision of PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk said that as a result of the decision of the PONTIANAK District Court Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk is the result of the status of the child, the result of marital status, the result of the administrative status of the population.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0513 NIM.18.02.51.0059
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan beda agama, Sah, UU Perkawinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Farida Sri Endaryani
Date Deposited:	12 May 2023 08:17
Last Modified:	12 May 2023 08:17
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9424

Actions (login required)

View Item