Suhada , Arfin (2010) TINJAUAN HUKUM PENANGANAN UNJUK RASA OLEH ANGGOTA SAT DALMAS POLDA JATENG (Studi Kasus di Mapolda Jateng). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK.
![[img]](http://eprints.unisbank.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Restricted to Repository staff only Download (600kB) |
Abstract
Unjuk rasa telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1989 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disini peran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU no 2 th 2002, serta sebagai pengaman kegiatan unjuk rasa dengan memegang pedoman Peraturan Kapolri No Pol : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian massa dan pelaksanaan nya juga mengacu pada etika profesi hukum Polri agar tidak melanggar Hak asasi Manusia. Karena permasalahan unjuk rasa yang sering terjadi dan mengacu pada situasi kerusuhan maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Penanganan Unjuk Rasa oleh anggota Sat Dalmas Polda Jateng ” Perumusan masalah yang digunakan adalah Cara penanganan unjuk rasa oleh Sat Dalmas Polda Jateng di wilayah hukum jajarannya, Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak anarkhis massa dan Kendala / hambatan seta Solusi dalam penanganan unjuk rasa yang sering dihadapi oleh anggota Sat Dalmas Polda Jateng. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian dengan hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Metode Penyajian Data menggunakan cara deskriptif dan Metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Reduksi Data untuk memilah sumber data yang digunakan. Cara penanganan unjuk rasa di Polres Demak yaitu dengan melakukan penangkapan kepada sejumlah provokator dan dilakukan penangkapan kepada dalang kerusuhan. Untuk penaganan unjuk rasa di Depan Kantor Gubernuran Semarang dilakukan dengan pentahapan yaitu dengan melakukan kegiatan preemtif berupa penyuluhan melalui Negosiator, melakukan tindakan preventif yaitu pengamanan serta dilakukan tindakan represif yaitu pengkapan kepada pelaku kerusuhan massa. Penyelesaian hukum terhadap pelaku selebihnya akan diteruskan ke fungsi Reskrim gina pemeriksaan. Terdapat Kendala Internal yaitu dalam pergeseran bantuan ke wilayah jajarannya sering adanya keterlambatan karena pemberitahuan tidak maksimal, belum adanya Protap yang baku untuk mengatur keseragaman penanganan unjuk rasa dan Kendala Eksternal seperti belum adanya pemberitahuan dari pihak pengunjuk rasa kepada Kepolisian dan masih minimnya SDA masyarakat untuk memahami aturan yang mengatur unjuk rasa. Solusi untuk Kendala Internal adalah diupayakan penekanan terhadap masyarakat tentang pemberitahuan unjuk rasa dilakukan 3 hari sebelumnya dan kesatuan wilayah agar segera melapor pada tingkat Polda, perlu adanya Rapat Koordinasi secara berjenjang tentang Protap penanganan unjuk rasa dan Solusi untuk Kendala Eksternal diadakan upaya himbauan kepada masyarakat agar melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian bila akan mengadakan unjuk rasa serta diadakan kegiatan Pemolisian Masyarakat agar masyarakat bisa lebih mentaati aturan - aturan unjuk rasa.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM : 03.02.51.0011 SKR.II.05.01.0078 |
| Uncontrolled Keywords: | Penanganan Unjuk Rasa, |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | |
| Depositing User: | Ani Mariawati |
| Date Deposited: | 15 Nov 2012 10:04 |
| Last Modified: | 15 Nov 2012 10:04 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/958 |
Actions (login required)
 |
View Item |
