Kedudukan Pemegang Hak Terhadap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan di Kota Semarang

l Ulfa, Jazillatu (2020) Kedudukan Pemegang Hak Terhadap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan di Kota Semarang. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK.

	PDF (HLM JUDUL) Download (537kB)
	PDF (ABSTRAK) Download (190kB)
	PDF (BAB I) Download (419kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	PDF (BAB III) Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	PDF (BAB IV) Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	PDF (BAB V) Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (356kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (713kB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1990 meletakkan dasar tentang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Kepastian Hukum ini didapat setelah proses pendaftaran tanah.. Hak- hak atas tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat di alihkan ataupun beralih. namun dalam prosesnya sengketa mengenai hak atas tanah masih banyak terjadi di masyarakat. Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah diambil sebagai langkah administratif dalam proses penyelesaian sengketa, namun adanya jangka waktu yang hanya 30 hari pencatatan pemblokiran Maka penulis ingin meneliti mengenai: 1.Faktor-faktor pemblokiran tanah dan 2. Kedudukan Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah saat di lakukan pemblokian dan saat jangka waktu 30 hari pemblokiran habis namun sengketa belum selesai. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara yang disajikan dengan cara deskriptif dan dianalisis secara diskriptif kualitatif, Hasil Penelitian dan analisis data yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yaitu : a. Pembagian Harta Gono-Gini, b. Pemegang Hak Atas Tanah tidak Beritikad Baik,c. Pembagian Harta Warisan, d. Sertifikat Hilang, e. Adanya penyidikan dari Pihak Kepolisian, f. Hak Atas Tanah disita jurusita Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitan pelunasan Piutang Negara. Sedangkan Kedudukan Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah saat di lakukan pemblokian adalah bagi pemegang hak tidak dapat melakukan perbuatan hukum kepada tanah yang di blokir selama 30 hari semenjak pencatatan blokir dilakukan, namun kepastian hukum yang sudah di dapat pemegang hak dari peroses pendaftaran sesuai pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria jo PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tidak akan hilang. Kepastian hukum pemegang hak tetap melekat padanya selama belum ada peralihan hak atas tanah yang dimilikinya dan Kedudukan Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah saat jangka waktu 30 hari pemblokiran habis namun sengketa belum selesai adalah Pencatatan Pemblokiran tidak akan hapus demi hukum dan akan tetap berlaku selama tidak ada permohonan cabut oleh pemohon ataupun ketentuan-ketentuan lain yang menjadi alasan hapusnya blokir sesuai dengan pasal pasal 14 Peraturan Mentri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, hal ini disebabkan karena di Kantor Pertanahan Kota Semarang belum ada sistem yang dapat mengidentifikasi ataupun menyaring pemblokiran yang sudah daluwarsa sehingga Pencatatan Pemblokiran tetap berjalan sebelum adanya permohonan pencabutan blokir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Nim : 16.02.51.0070 SKR.II.05.01.0295
Uncontrolled Keywords:	Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Pemegang Hak, Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah, Kedudukan pemegang hak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Ani Mariawati
Date Deposited:	17 Sep 2020 08:57
Last Modified:	17 Sep 2020 08:57
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7139

Actions (login required)

View Item