PUTRA MAULANA, ADITAMA (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEBIJAKAN MUTASI DI PERUSAHAAN PT. ADVANTAGE SCM CABANG SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS HUKUM.
![[img]](http://eprints.unisbank.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Restricted to Repository staff only Download (929kB) |
Abstract
Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi suatu perusahaan, sebuah kepastian untuk selalu dipekerjakan oleh perusahaan guna mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhan keluarga sangat penting. Karena akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga akan dapat memusatkan perhatian tenaga kerja pada pekerjaannya semaksimal mungkin. Secara teoritis perlindungan kerja dibagi dalam tiga jenis, yaitu perlindungan social, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis. Pemutusan Hubungan Kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan ekonomis. Yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK tanpa mendapatkan upah pesangon. Maka dari itu penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEBIJAKAN MUTASI DI PERUSAHAAN PT. ADVANTAGE SCM CABANG SEMARANG”. Permasalahan yang diambil yaitu : (1) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja mengenai kebijakan mutasi di perusahaan PT. Advantage SCM kota Semarang ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja akibat kebijakan mutasi di perusahaan PT. Advantage SCM kota Semarang ? (3) Solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terhadap kebijakan mutasi di PT. Advantage SCM kota Semarang supaya tidak ada pihak yang dirugikan baik perusahaan maupun pekerja ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan sebagai pelengkap dalam penelitian penulis juga menggunakan data primer seperti wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah (1) Faktor yang melatarbelakangi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan mutasi yaitu beban operasional yang tinggi, beban yang dimaksud adalah gaji pekerja. Karena alasan itu perusahaan melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan penolakan dari pekerja. Penolakan tersebut mengakibatkan PHK dengan alasan menolak perintah kerja dan pekerja tidak berhak menerima upah pesangon. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat kebijakan mutasi sampai dengan saat ini belum ada, ketidak adanya serikat pekerja di PT. Advantage SCM disebut sebagai salah faktor tidak adanya perlindungan atau yang dapat memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai hak-hak ataupun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pekerja. (3) Solusi yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mencegah terjadinya PHK dan perselisihan antara pekerja dan pengusaha adalah pembuatan perjanjian pra mutasi yang mengatur tentang aturan-aturan mutasi yang berisi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | NIM : 11.02.51.0021 SKR.II.05.01.206 |
| Uncontrolled Keywords: | Faktor-faktor yang melatarbelakangi PHK, Bentuk perlindungan hukum, Solusi pelaksanaan mutasi. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Heri Iskandar |
| Date Deposited: | 01 Feb 2016 02:20 |
| Last Modified: | 01 Feb 2016 02:20 |
| URI: | http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/3013 |
Actions (login required)
 |
View Item |
