ANALISIS PERBANDINGAN TUNTUTAN JAKSA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG

WIDIGDYA, FEBRI KURNIAWAN (2019) ANALISIS PERBANDINGAN TUNTUTAN JAKSA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu keuangan negara, pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa. Dalam realitanya hukum dimasyarakat memperlihatkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku korupsi masih kurang dari apa yang telah di tuntut oleh jaksa penuntut umum dalam beberapa perkara korupsi sering jauh lebih tinggi dari putusan hakim. Dalam prakteknya peradilan pidana lazimnya bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dijatuhkan oleh hakim lebih rendah dari jaksa penuntut umum, meskipun demikian pada tindak pidana korupsi harus di dasarkan pertimbangan hukum Maka dari itu korupsi disebut dengan kejahatan yang luar biasa. Dari latarbelakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah putusan pidana dalam tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor semarang, Bagaimana tuntutan jaksa pada tindak pidana korupsi, Bagaimana perbandingan tuntutan jaksa dan putusan hakim pada tindak pidana korupsi Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikan gambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan. Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan Bahwa pada dasarnya putusan itu harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan hakim mengambil putusan sesuai dengan fakta – fakta yang ada di persidangan. Jaksa penuntut umum merupakan untuk melakukan penuntutan dalam menentukan besar kecilnya tuntutan jaksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Bahwa dalam hal ini Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), namun pada akhirnya putusan hakim yang bisa meluruskan pandangan itu. Majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus vonisnya sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0258 NIM: 14.02.51.0023
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Tuntutan, Putusan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 01:40
Last Modified:	12 Nov 2019 03:16
URI:	http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5448

Actions (login required)

View Item