ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 786/PID. B/LH/2017/PN SMG TENTANG PENEBANGAN KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PIHAK BERWENANG

NURCAHYANI, HANTI (2019) ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 786/PID. B/LH/2017/PN SMG TENTANG PENEBANGAN KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PIHAK BERWENANG. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan. Kasus penebangan hutan illegal juga banyak terjadi di Indonesia khususnya di Semarang sehingga hutan serapan menjadi berkurang yang mengakibatkan terjadi longsor dan Banjir Bandang, sebagaimana yang dilakukan oleh Kasman Als. Kembuk Bin Tarhib yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Putusan Nomor 786/Pid. B/LH/2017/PN SMG perlu dikaji dalam hukum formil maupun materiil dengan berbagai perangkat hukum yang ada lebih lanjut agar putusan yang dijatuhkan pengadilan memiliki analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber sumber sekunder berupa undang-undang, peraturan, jurnal, skripsi dan karya ilmiah tentang penebangan hutan, data diperoleh melalui dokumentasi dan kepustakaan. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan metode analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 786/Pid. B/LH/2017/PN SMG tentang penebangan kawasan hutan tanpa izin pihak berwenang didasarkan keterangan saksi, bukti, dan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjatuhkan pidana terhadap Kasman Als. Kembuk Bin Tarhib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kedua Putusan nomor 786/Pid. B/LH/2017/PN SMG tentang penebangan kawasan hutan tanpa izin pihak berwenang dalam pandangan hukum pidana, perbuatan terdakwa telah mengandung unsur pidana yaitu adanya perbuatan/rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan hukuman, juga sesuai dengan pasal 184 KUH Pidana bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbuatan terdakwa juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 12 huruf a, b dan c, bahwa menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin atau secara tidak sah dapat dilakukan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0265 NIM: 14.02.51.0004
Uncontrolled Keywords:	Analisis Hukum Pidana, Putusan, Penebangan, Kawasan Hutan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 03:15
Last Modified:	12 Nov 2019 03:15
URI:	http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5462

Actions (login required)

View Item