PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi Putra Makmur Kota Semarang)

ISTIQOMAH, ISTIQOMAH (2019) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi Putra Makmur Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau pemrakarsa yang ingin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hadi Putra Makmur terkait masalah kewajiban dan larangan, khususnya mengenai perizinan, upaya pngelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan ini pihak pengawasan dari DLH menegakan dengan cara pemberian sanksi administrasi. Hal tersbut diatas yang menjadi dasar penulis mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi putra Makmur Kota Semarang)”.Didalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan, yaitu: a. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL? b. Bagaimana hambatan yang timbul dalam penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL? c. Bagaimana Peran Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan ?Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, dan metode penyajian dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.Tujuan penelitian ini menjelaskan penerapan sanksi administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL. Hambatan yang timbul dalam penegakan sanksi administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL, dan peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian bahwa PT. Hadi Putra Makmur telah melakukan pelanggaran mengenai perizinan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, DLH kota Semarang telah memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah sesuai dengan PP no. 37 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang digunakan pertama kali oleh DLHdalam penegakan kasus yang dilakukan olehPT. Hadi Putra Makmur.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0268 NIM: 15.02.51.0014
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Administrasi, Izin Lingkungan, UKL-UPL
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 03:35
Last Modified:	12 Nov 2019 03:35
URI:	http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5466

Actions (login required)

View Item