PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat)

Hapsari, Aprisylia Dwi (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran yang masih sering terjadi di masyarakat sekitar kita. Hal tersebut melanggar ketentuan – ketentuan pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP. Pelanggaran terhadap perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena seolah – olah masyarakat sebagai pelaku perbuatan main hakim sendiri mengabaikan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Maka perlu adanya perlindungan bagi tersangka atau korban main hakim sendiri secara hukum walaupun ia sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya keadilan dan proses hukum yang ada di Negara ini. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa Faktor – faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri. (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan dua sumber sember data: data primer dan data skunder. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor – faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri yaitu rasa sepontan yang timbul dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari faktor tekanan sosial, kurang kepercayaannya masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri mengenai hukum dan masyarakat sibuk mengabadikan momen main hakim sendiri dengan ponsel ketimbang harus melerai. (2) penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (studi di wilayah hukum kepolisian resor semarang barat) dengan melakukan, mengatasi, dan meminimalisasi terjadinya perbuatan main hakim sendiri baik itu dari kebijakan penal (represif) maupun non penal (preventif) Simpulan penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri dilakukan dengan melaksanakan kebujakan penal (represif) sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945, pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 338 KUHP pasal 354 ayat (1) dan (2) maupun non penal (preventif) dilakukan dengan mengadakan penyuluhan pada masyarakat di daerah – daerah yang di anggap tempat maraknya kejadian main hakim sendiri dan melaksanakan patroli rutin.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0273 NIM: 15.02.51.0053
Uncontrolled Keywords:	Faktor, Penegakan, Perbuatan Main Hakim Sendiri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 04:12
Last Modified:	12 Nov 2019 04:12
URI:	http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5474

Actions (login required)

View Item