ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 59/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMG JO NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PT.SMG)

SAFITRI, CAHYANTI ANNI (2019) ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 59/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMG JO NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PT.SMG). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PRONA merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara masal, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Faktanya tindak pidana korupsi dana Prona dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarag Perkara Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SMG jo Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG. Terpidana sebagai kepala desa Pakijangan dalam pelaksanaan program prona tahun 2016 yang pada dasarnya tujuan Prona membantu proyek pemerintah melalui administrasi penerbitan sertifikat secara masal, dimana masyarakat sekarang kalau tidak ada PRONA malas untuk mensertifikatkan dan banyak muncul kasus sengketa hak atas tanah, subsid ianggaran dari pemerintah itu cukup untuk menerbitkan sertifikat, sehingga masyarakat sudah tidak diwajibkan membayar lagi, tetapi pada prakteknya terdakwa sebagai kepala desa Pakijangan dalam pelaksanaan program prona tahun 2016 membentuk kepanitiaan dan membuat kesepakatan menghasilkan PerDes tentang pungutan dana PRONA Nomor: 145/ 01 Tahun 2016 tentang pungutan biaya Prona, tanpa adanya persetujuan dari Bupati Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara in concreto, berupa peristiwa hukum konkrit melalui putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi. Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder, dan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan sesuai dakwakan pada Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan unsur-unsur yang didakwakan sudah terbukti secara sah bersalah. Hakim dalam hal meringankan penjatuhan pidana karena terpidana bersikap sopan di persidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan dan terpidana sangat dicintai warganya karena telah berusaha bekerja sebaik mungkin dalam menyelesaikan tugasnya dengan melayani Prona dengan baik dan sertifikat sudah jadi semua bahkan pengembalian setengah dari uang pembayaran sertifikat. Analisa putusan pemidanaan kasus Prona, tidak sesuai, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, sehingga penjatuhan pidana tidak memberikan efek jera bagi sipelaku dan akan menimbulkan perspektif lebih luas kepada masyarakat, kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh aparatur Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0279 NIM: 15.02.51.0037
Uncontrolled Keywords:	Yuridis Normtif, Putusan Pemidanaan, Tindak Korupsi PRONA
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	H Hayati
Date Deposited:	12 Nov 2019 04:43
Last Modified:	12 Nov 2019 04:43
URI:	http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5481

Actions (login required)

View Item