TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG

BUDIYANTO, AMELIA RIZKY (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK.

	PDF (HLM JUDUL) Download (661kB)
	PDF (ABSTRAK) Download (153kB)
	PDF (BAB I) Download (324kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	PDF (BAB III) Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	PDF (BAB IV) Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	PDF (BAB V) Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (208kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan, hal itu tertuang pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan ABSTRACT Every citizen has the right to health services, this is stated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Local governments have the responsibility to fulfill the rights to health services of their citizens. Therefore, the Semarang City Government passed the Semarang Mayor Regulation Number 43 Year 2017 concerning the Implementation of Health Insurance. The poor and neglected children are cared for by the state, this is stated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Through the UHC program, the Semarang City Government provides health services to its citizens. The purpose of this study was to determine the implementation of health insurance, especially for the poor and underprivileged in order to improve the public health status. This type of research uses the juridical-normative method, namely by describing the prevailing laws and regulations in relation to legal theories and practice of implementing positive law related to the problem. Juridical-normative research is in accordance with the research conducted by the author, because in this study the author tries to describe the existing facts or facts and describe a problem that exists in the implementation of Semarang Mayor Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Health Insurance. With the existence of PBI and UHC, it has helped the community in terms of costs, but it should be added that the Semarang City Regulation Number 43 of 2017 has not regulated in more detail regarding outpatient care so that it still creates a cost burden felt by the community. And also the government still needs to disseminate information about the UHC program, it is proven that in the 3rd (third) year of the program there are still people who do not know about the program. It is a shame that the benefits of this program cannot be felt by the community as a whole.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	NIM:16.02.51.0034 SKR.II.05.01.0300
Uncontrolled Keywords:	Jaminan Kesehatan, Warga Miskin, Pelaksanaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Ani Mariawati
Date Deposited:	05 Oct 2020 03:25
Last Modified:	05 Oct 2020 03:25
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7204

Actions (login required)

View Item