AKIBAT HUKUM DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DARI PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISEE SEBELUM BERAKHIR KONTRAK

Oktavia, Ayu Mega (2021) AKIBAT HUKUM DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DARI PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISEE SEBELUM BERAKHIR KONTRAK. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.

	PDF (HLM JUDUL) Download (410kB)
	PDF (ABSTRAK) Download (36kB)
	PDF (BAB I) Download (141kB)
	PDF (BAB II) Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	PDF (BAB III) Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	PDF (BAB IV) Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	PDF (BAB V) Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Download (122kB)
	PDF (LAMPIRAN) Restricted to Repository staff only Download (670kB)

Abstract

Pemutusan perjanjian sepihak yang sering terjadi pada perjanjian perikatan kerja sama terutama pada bidang franchise (waralaba) karena kurang pahamnya isi perjanjian yang telah dibentuk dan telah disepakati bersama, dari kurang pahamnya isi perjanjian tersebut mengakibatkan suatu tindakan yang lalai dengan sengaja. Yang membuat pihak lain merasa dirugikan dan telah dikhianati. Maka dengan adanya dasar hukum yang dibuat oleh PP no 42 tahun 2007 tentang waralaba dan Permendag no 71 th 2019 tentang penyelenggara waralaba maka perjanjian yang akan dibuat oleh pihak 1 ( Franchisor) dan pihak 2 ( franchisee) harus sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah dituangkan didalam peraturan yang dibentuk. Bagi pihak pihak yang terikat dalam perjanjian maka wajib bagi mereka melakukan pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan peraturan dibuat, namun apabila melakukan kegiatan diluar aturan yang dibuat atau menyimpang dari kesepakatan bersama, maka dinyatakan adanya kegiatan melawan hukum. Dalam adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang terikat tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu kegiatan diluar dugaan yaitu terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima waralaba. Adanya indikasi wanprestasi dalam perjanjian waralaba ketika pihak penerima waralaba tidak melakukan pembayaran royalty, fee, tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak pertama (franchisor), tidak mengikuti SOP yang dibentuk, melalaikan kewajiban kewajiban yang disetujui, tidak melakukan laporan keuangan secara berkala, menutupi- nutupi suatu ketentuan perjanjian, yang seharusnya dalam membuat perjanjian memiliki itikad baik dan mengadung asas keterbukaan antara dua pihak yang saling terikat dalam perjanjian. Dalam penelitian ini metodelogi yang digunakan adalah yuridis normative dimana pendekatan ini dilakukan dengan memperlajari perundang- undangan, teori, atau konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan pihak pertama sebagai franchisor ia berhak melakukan teguran, atau memberikan surat terhadap pihak kedua karena telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan melalaikan pembayaran royalty. Dan pihak kedua sebagai penerima waralaba ( franchiee) ia memiliki kewajiban pemenuhan pembayaran royalty dimana telah tuangkan dalam isi perjanjian yang dibentuk dan disepakati bersama dengan melakukan pembayaran royalty dengan batas waktu yang disepakti bersama. Dan pihak kedua tidak boleh mengindahkan surat teguran yang diberikan oleh pihak pertama, dan apabila diindahkan maka pihak pertama akan melakukan pengajuan perkara ini ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukun yang tegas dan pasti. Termination of unilateral agreements that often occurs in cooperative engagement agreements, especially in the field of franchise (franchise) due to lack of understanding of the contents of the agreements that have been formed and have been mutually agreed upon, from lack of understanding of the contents of the agreement resulting in a deliberate negligent act. Which makes the other party feel wronged and betrayed. So with the legal basis made by Government Regulation No. 42 of 2007 concerning franchising and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 concerning franchise operators, the agreement to be made by party 1 (franchisor) and party 2 (franchisor) must be in accordance with the provisions set forth in the established regulations. For parties who are bound by the agreement, it is obligatory for them to fulfill the provisions and regulations made, but if they carry out activities outside the rules made or deviate from the collective agreement, then it is declared an activity against the law In the presence of an agreement made by two bound parties, it is possible that an unexpected activity will occur, namely the occurrence of default by the franchisee. There is an indication of default in the franchise agreement when the franchisee does not pay royalties, fees, does not follow the rules made by the first party (franchisor), does not follow the established SOPs, neglects agreed obligations, does not make periodic financial reports, covers up cover up a provision of the agreement, which should in making the agreement have good faith and contain the principle of openness between the two parties who are mutually bound in the agreement. In this study the methodology used is normative juridical where this approach is carried out by studying legislation, theories, or concepts related to the problems that occur. The conclusion in this study is that the position of the first party as a franchisor is entitled to a reprimand, or to give a letter to the second party for having committed an unlawful act, namely by neglecting to pay royalties. And the second party as the franchisee (franchiee) he has the obligation to fulfill royalty payments which have been stated in the contents of the agreement formed and mutually agreed upon by making royalty payments with a mutually agreed time limit. And the second party may not heed the warning letter given by the first party, and if heeded, the first party will submit this case to the court so that it has firm and definite legal force.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	SKR.II.05.01.0339 NIM 17.02.51.0023
Uncontrolled Keywords:	franchise, pemutusan sepihak, akibat hukum. franchise, unilateral termination, legal consequences
Subjects:	K Law > K Law (General)
Faculty / Institution:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Teteh Hayati
Date Deposited:	02 Nov 2021 07:22
Last Modified:	09 Nov 2021 01:56
URI:	https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7967

Actions (login required)

View Item