Naqiyya, Mega Asna (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN JADWAL DAN FASILITAS SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS TERHADAP PT. BS SEMARANG). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HALAMAN JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HALAMAN JUDUL)
Download (823kB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (149kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (541kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (530kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (20kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (844kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (12kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (153kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (629kB) |
Abstract
Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada calon jamaah umrah terutama khususnya Negara Republik Indonesia dan diperkuat oleh kebijakan Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan pencegahan virus corona yang menangguhkan visa sehingga berdampak pada tertutupnya akses bagi para jamaah umrah. Agen travel tidak bisa maksimal melakukan kewajiban nya sehingga jamaah terpaksa ditunda keberangkatannya yang mana hal tersebut menurut hukum perlindungan konsumen menderita kerugian karena tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang telah dibayarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pedekatan yuridis empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen travel umroh tidak dapat memenuhi prestasi nya dikarenakan keadaan yang tidak terduga sehingga agen travel umroh tersebut bisa dikatakan Force Majeur. Pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen telah di laksanakan oleh agen travel umroh yaitu dalam bentuk penjadwalan ulang keberangkatan. The COVID-19 pandemic has had a major impact on prospective Umrah pil grimy, especially the Republic of Indonesia and was strengthened by the policy of Saudi Arabia which issued a corona virus prevention policy which suspended visas so that it had an impact on closing access for Umrah pilgrims. Travel agents cannot maximally carry out their obligations so thai pilgrims have to postpone their departures, which according to consumer protection law suffers losses because they do not get rights according to what has been paid.The research method used in this study uses an empirical juridicalapproach.Empirical normative research is legal research regarding the application ofnormative legal provisions in action on every panicular legal event thai occurs in sociei y. The results showed thai the Umrah travel agent was unable to fulfill his achievements due to unforeseen circum:Nances so thai the Umrah travel agent could be said to be Force Majeur. The implementation of the responsibilities as stipulated in the Consumer Protection Act has been carried out by the Umrah travel agent, namely in the form of rescheduling of departures.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0443 NIM.17.02.51.2020 |
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Konsumen, Tindakan Sepihak PPIU. aconsumeraprotection, |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 06 Oct 2022 05:07 |
| Last Modified: | 06 Oct 2022 05:07 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8790 |
Actions (login required)
 |
View Item |
