Paramadina, Fata Adzhim Istahlafa (2022) TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
![[thumbnail of HALAMAN JUDUL]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (HALAMAN JUDUL)
Download (1MB) |
|
PDF (ABSTRAK)
Download (11kB) |
|
PDF (BAB I)
Download (165kB) |
|
PDF (BAB II)
Restricted to Repository staff only Download (252kB) |
|
PDF (BAB III)
Restricted to Repository staff only Download (184kB) |
|
PDF (BAB IV)
Restricted to Repository staff only Download (280kB) |
|
PDF (BAB V)
Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Download (246kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Restricted to Repository staff only Download (364kB) |
Abstract
Periklanan merupakan salah satu komponen yang digunakan pelaku usaha untuk menjual produknya. Iklan juga bermanfaat bagi pelanggan masa depan sehingga mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang barang/jasa yang akan mereka manfaatkan. Namun, bisnis sering menyalahgunakan pemasaran ini dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari barang atau jasa yang diiklankan. Tujuan penelitian untuk adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha serta tanggung jawab pelanggaran pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen.Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dalam hal mengiklankan produknya, serta bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan iklan dari pelaku usaha. Metode penelitian normatif, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan datanya di analisis menggunakan metode deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha dilarang menjual produk dengan iklan yang menyesatkan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban.Kemudian penerapan Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku usaha Menunjukan Bahwa Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Korporasi Dianggap Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang Disebut Sebagai Pelaku Usaha.Kemudian, Tanggungjawab pidana pelaku usaha yang melakukan iklan menyesatkan konsumen dapat dikenai hukuman yang terdapat pada pasal 62. Ayat (1) yakni adalah penjara palinglama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah. Advertising is one of the components used by business actors to sell their products. Ads are also useful for future customers so they can learn more about the goods/services they will benefit from. However, businesses often abuse this marketing by presenting information that does not correspond to the actual state of the advertised goods or services. The purpose of the study is to find out how the prohibited acts are carried out by business actors and the responsibility for violations of business actors for advertisements that mislead consumers. With regard to these problems, the author formulates problems about actions prohibited by business actors in carrying out business activities in terms of advertising their products, as well as how business actors are responsible and legal protection for consumers against advertising fraud from business actors. Normative research methods, methods of collecting literature study data and the data are analyzed using analytical descriptive methods. Based on the results of the study, business actors are prohibited from selling products with advertisements that mislead consumers, as regulated in Articles 8 to 17 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning liability. Then the application of corporate criminal liability for business actors shows that corporate regulation as a subject of criminal law in protection crimes there are general provisions of Article 1 Number 3 of the Consumer Protection Law, so that it can be known that corporations are considered as subjects of criminal law referred to as business actors. Then, the criminal responsibility of business actors who carry out advertisements to mislead consumers can be subject to the penalties contained in Article 62. Paragraph (1), which is imprisonment for a maximum of five years and a fine of a maximum of two billion rupiahs.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | SKR.II.05.01.0457 NIM.18.02.51.2065 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Business Actor, Consumer Protection, Responsibility of Business Actor |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Teteh Hayati |
| Date Deposited: | 10 Oct 2022 03:15 |
| Last Modified: | 10 Oct 2022 03:15 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8824 |
Actions (login required)
 |
View Item |
